Empat Figur dari NTB Diusulkan Jadi Komisioner KPK

Koalisi masyarakat sipil NTB mengusulkan empat nama tokoh untuk jadi calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Empat figur itu dari kalangan akademisi, pegiat sosial dan pimpinan lembaga negara. Usulan ini berangkat dari kegelisihan minimnya pendaftar dan framing institusi tertentu yang ingin merebut posisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Peradilan Bersih (Jepred Bersih) NTB itu memandang, seleksi pimpinan KPK tahun ini menuai kontroversi. Terlebih ada upaya framing dan terkesan memaksakan agar masuk unsur lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

“Jika ini terjadi, maka akan mengganggu cara kerja internal KPK, khususnya penyelidikan dan penyidikan ketika ada kasus melibatkan oknum Polisi atau oknum Jaksa,” kata Koordinator Jepred Bersih NTB, Amri Nuryadi, SH dalam konferensi pers, Senin, 1 Juli 2019.

Dirinci Amri, empat orang itu diantaranya, Adhar Hakim SH., MH. Figur yang berpengalaman bekerja di bawah tekanan, relatif lama sebagai jurnalis, aktivis antikorupsi, saat ini menjabat Ketua Ombudsman NTB dua periode.
“Pengalaman memimpinnya, banyak korupsi dan pungli diungkap,” jelasnya.

Figur kedua, Dr. Widodo Dwi Putro SH., M.Hum, seorang akademisi, peneliti, aktivis 90-an, organisasi organisasi rakyat di NTB pernah dipimpinnya, juga pernah menjadi jurnalis Harian Nusa. “Saat ini beliau menjadi mitra Bestari KY, dosen sastra FH Unram (Universitas Mataram), penelitiannya diterbitkan KY dan MA,” jelasnya.

Khotibul Islam SH., M.Hum, akademisi yang juga Direktur BKBH (Badan Konsultasi Bantuan Hukum), ketua satuan pengawas sejumlah lembaga, koordinator pusat pengkajian hukum. “Ia tajam menganalisis dan berintegritas tinggi,” sebutnya.

Keempat, Dwi Sudarsono, seorang aktivis prodemokrasi yang banyak membela masyarakat. Bentuk advokasinya kepada mayasarakat baik litigasi dan non litigasi, bahkan dilakukan secara cuma cuma. Sosok yang dianggap sederhana, saat ini menjabat Direktur Samanta (Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara), konsen juga pada advokasi hutan dan Sumber Daya Alam (SDA).

“Beliau sangat pantas, karena sampai hari ini, supervisi KPK terkait Sumber Daya Alam belum tuntas,” tegas pegiat hukum pada Lembaga Studi Bantuan Hukum (LSBH) NTB ini.

Lanjut Amri Nuryadi, banyak figur berintegritas tinggi di NTB yang layak diusulkan. Dengan begitu, ia berharap tahun ini pansel punya pilihan lebih banyak, sehingga bisa mematahkan asumsi seleksi ini hanya formalitas dan jatah lembaga tertentu.

Koalisi itu terdiri dari sejumlah lembaga, seperti Lembaga Studi Bantuan Hukum (LSBH) NTB, Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram, Gravitasi NTB, serta Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) NTB.

Sekjen Fitra NTB, Ramli menambahkan, selain harus mengusulkan, publik juga berpartisipasi dalam pengawasan seleksi KPK.

“Kewajiban publik agar pelaksanaan ini bisa lebih fair, agar keinginan kita memperkuat KPK tercapai,” tandasnya. Apalagi, katanya, seleksi itu menjadi starting point untuk membongkar kasus kasus besar di Indonesia, seperti BLBI dan E-KTP.

Sementara peneliti hukum Somasi NTB, Johan Rahmatullah menilai, institusi KPK sedang dalam kondisi memprihatinkan. Beberapa bulan terakhir ada petisi ketidakpercayaan internal kepegawaian yang juga melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap KPK.

“Perlu muncul figur dari NTB menangani korupsi dari daerah, supaya jadi lebih baik. Sebab beberapa kasus big fish di NTB tak tertangani bahkan luput dari perhatian APH di NTB,” tegas Johan.

Ketiga perwakilan Jepred Bersih itu menyampaikan pernyataan sikap, mendesak agar tidak ada framing penjatahan pimpinan KPK harus ada unsur Kejaksaan dan Kepolisian. Mendorong agar muncul figur figur dari daerah yang tidak memiliki rekam jejak buruk muncul.

Calon pimpinan KPK juga harus memiliki konsep baru dalam pencegahan korupsi, memiliki kerjasama dengan lembaga sosial, tidak terlibat dalam gerakan radikalisme.

Salah satu calon yang diusulkan, Dwi Sudarsono menyampaikan kesiapannya berkompetisi dalam seleksi tersebut. Ia berharap, ada figur dari daerah sehingga kompetisi lebih fair dan transparan.

Iklan
Featured post

Kinerja PAD NTB Terburuk Selama Tahun 2018

Mataram, 15 April 2019

Kinerja penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi NTB tahun 2018 merupakan yang terburuk dalam satu dasawarsa terakhir. Sementara realisasi pendapatan daerah pada tahun 2018 minus 2,8 persen. Padahal dalam 10 tahun terakhir, baik dari sisi nominal maupun pertumbuhan pendapatan daerah cenderung mengalami peningkatan signifikan.

“Rata-rata pertumbuhan dalam periode 2008-2017 di NTB sekitar 20%. Padahal di saat bersamaan, daerah memiliki kebutuhan belanja daerah yang terus mengalami peningkatan. Akibatnya, terdapat deficit sekitar 297,6 miliar rupiah, yang juga menjadi nominal deficit tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir,” kata Plt Direktur Fitra NTB Ramli Ernanda di Mataram, Senin (15/4).

Menurut Ramli, merosotnya pendapatan daerah tahun 2018 disebabkan oleh menurunnya realisasi PAD. Pada tahun 2017, nominal PAD terealisasi sebesar 1.684,5 miliar rupiah. Lalu pada tahun berikutnya turun sekitar 24,2 miliar rupiah.

Dikatakan, penurunan PAD ini tidak terlepas dari merosotnya penerimaan deviden (laba) dari investasi permanen pemda pada BUMD maupun perusahaan lain.

Hal ini juga tampak dari mengecilnya kontribusi jenis penerimaan ini terhadap PAD. Disamping turunnya penerimaan retribusi daerah dan penerimaan PAD lain yang sah.

Kondisi ini berdampak terhadap tingkat kemandirian daerah dalam membiayai prioritas pembangunan.

Ramli menambahkan, penerimaan dari retribusi daerah mengalami penurunan signifikan, jauh dari potensi sebenarnya (mark down). Penurunan ini terjadi sejak tahun 2017 dengan realisasi sebesar 23,1 miliar rupiah dan kembali merosot pada 2018 menjadi 21 miliar rupiah.

Padahal pada tahun 2016 realisasinya mencapai 29,8 miliar rupiah. Dan, pada 2019 ini proyeksi penerimaan retribusi daerah hanya sebesar 23,8 miliar.

Menurut Ramli, kondisi dan kebijakan keuangan daerah memang kurang mendukung pencapaian visi NTB Gemilang. Hal tersebut terlihat dari berbagai indikator yang mencerminkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah maupun pengalokasian belanja daerah.

Nah, untuk meningkatkan peluang keberhasilan visi NTB Gemilang menurut Ramli, Fitra NTB merekomendasikan kepada pemerintah Provinsi NTB untuk mengoptimalkan penerimaan deviden dari investasi pemda pada BUMD maupun perusahaan lain, dengan meninjau kembali efektivitas penyertaan modal dan menempatkan para professional pada BUMD.

Selanjutnya, Pemprov NTB harus bisa memetakan potensi retribusi daerah yang dapat dihimpun agar proyeksi penerimaannya sesuai dengan kondisi riil.

Meningkatkan alokasi belanja program (belanja langsung), terutama proporsi belanja modal untuk peningkatan pemerataan infrastruktur layanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, serta infrastruktur pendukung untuk program prioritas sector pertanian dan pariwisata.

“Pemprov NTB juga harus bias mengidentifikasi potensi realokasi pada belanja program yang berorientasi pada aparatur dan administrasi perkantoran, agar dapat direalokasi untuk membiayai program prioritas,” kata pria kelahiran Lombok Tengah ini.

Fitra Sosialisasi Program Desa Melek Anggaran Pembangunan Desa Inklusi

Bima, 21 Mei 2019

Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) menggelar sosialisasi program desa melek anggaran untuk pembangunan desa yang inklusif dan responsif gender, Selasa (21/5) di aula rapat Bupati Bima.

Research Manager Fitra Baidul Hadi mengatakan, program tersebut bertujuan untuk mendampingi pemerintah desa agar menggunakan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaanya

“Kami mendorong pemerintah desa untuk membuat program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” Ujarnya

Dalam pelaksanaanya kata Baidul, pihaknya juga akan melakukan pendampingan dan pelatihan terhadap BPD agar melaksanakan tugasnya sebagai mana yang tertuang dalam undang-undang

“Dalam undang-undang peran BPD ini sangat penting. Mereka punya kewenangan mempengaruhi penggunaan anggaran,” Katanya

Untuk itu Fitra akan menggelar sekolah anggaran desa (Sekar Desa), dan pembentukan posko aspirasi dan pengaduan BPD. Sehingga dalam pelaksanaanya masyarakat bisa menyampaikan pengaduan dan aspirasi terkait pembangunan desa lewat BPD

Sumber: view-source:https://kahaba.net/berita-bima/66047/fitra-sosialisasi-program-desa-melek-anggaran-pembangunan-desa-inklusif.html

Rapat Bulan April FLLAJ Kabupaten Lombok Barat 2019

Hasil rapat Bulan April FLLAJ Kabupaten Lombok Barat. Mari bersama mengawasi kondisi jalan di Kabupaten Lombok Barat demi mewujudkan jalan yang mantap dan berkeselamatan. Sampaikan informasi mengenai lalu lintas dan kondisi jalan ke Fllaj Lombok Barat dan Fllajprovntb Prov Ntb untuk jalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sumber: https://fllajlombokbaratkab.or.id/berita-272-Rapat%20Bulan%20April%20FLLAJ%20Kabupaten%20Lombok%20Barat%202019.html?fbclid=IwAR0-aicDWDhFpnfCPNG9lYHPIMXoKEQI4X77nBdCq4dmSbYHVuqvYMv7deg

Fitra NTB Sarankan Anggaran Perbaikan Rumah Kumuh Rp. 19,05 Miliar Tetap Dalam Bentuk Program, Bukan Bantuan Langsung Berupa Dana

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB mempertanyakan dasar pihak legislative dalam hal ini Komisi I DPRD NTB memindahkan pengalokasian dana perbaikan 3.810 unit rumah kumuh di seluruh kabupaten/kota se-NTB pada APBD-P 2012 sebesar Rp 19.05 Miliar (Rp. 19.050.000.000), dari BPMPD ke SKPKD (Biro Keuangan). Sejauh ini, Komisi I berargumen bahwa pemindahan itu sebagai upaya percepatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Argumen itu menurut pandangan FITRA NTB patut dipertanyakan.  Secara logika saja, pasti lebih mudah jika  urusan teknis seperti perbaikan rumah kumuh itu dilaksanakan oleh dinas atau instansi yang terbiasa mengurusi hal teknis yakni BPMPD, ketimbang diserahkan kepada Biro Keuangan, yang sama sekali tidak memiliki pengalaman lapangan dan kompetensi teknis yang memadai terkait program rumah kumuh tersebut.

Lagipula, belum tentu langkah memindahkan pos tersebut dari bantuan program perbaikan rumah kumuh menjadi bantuan keuangan langsung ke Pemdes bisa memberikan hasil yang memuaskan, karena sangat bergantung pada kesiapan system dalam implementasinya.

Di satu sisi, langkah ini memang akan cukup kondusif bagi Pemprov NTB untuk mempercepat  realisasi anggaran  bisa dikejar akan tuntas dalam 2,5 bulan efektif sisa tahun anggaran ini.  Namun di sisi lain, justru memunculkan keraguan mengenai kualitas pencapaian program atau pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.  Belum lagi alau dipertimbangkan ekses-ekses lainnya yang mungkin muncul.  “Realisasi anggarannya memang jadi cepat, tapi belum tentu implementasinya di lapangan bisa cepat.  Tapi yang jauh lebih penting, kami meragukan kalau kualitas hasilnya bisa berbuah pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Ramli, Koordinator Investigasi FITRA NTB.

Kami menyarankan agar legislative dalam mengambil kebijakan mencermati  pula kondisi lapangannya. Jangan sampai niatnya mempercepat pelayanan tapi  malah akan semakin memperlambat pelayanan dan menurunkan kualitas pelayanan masyarakat, karena tidak dipersiapkan sejak awal untuk pola implementasinya. “Kami berpandangan lebih bagus kalau yang didistribusikan itu barang dan bukan uang. Jadi, FITRA NTB menyarankan agar anggaran perbaikan rumah kumuh itu tetap dalam bentuk program dan bukan bantuan langsung berupa dana,” tandas Ramli.

Minta Perjelas Tambahan Anggaran Rp. 5 miliar di Biro Umum dan Perbesar Anggaran Komisi Informasi Provinsi NTB

Selain itu, FITRA NTB juga minta DPRD NTB  menjelaskan kepada public urgensi penambahan anggaran sebesar Rp. 5 miliar di Biro Umum, yang disebutkan untuk menunjang kegiatan program prioritas pada kegiatan yang berskala nasional dan internasional. “Selama ini berkembang opini di public, bahwa kita ini rajin terlibat dalam event-event insidentil besar dan termasuk rajin pula ikut nyumbang pada event-event itu. Perlu dipertimbangkan kembali tingkat urgensitasnya mengingat kondisi anggaran yang terbatas,” ujar Ramli. Ia juga membandingkan besarnya anggaran ini dengan alokasi anggaran untuk Komisi Informasi Provinsi yang hanya dialokasikan sebesar Rp. 500 juta. “Padahal Komisi Informasi ini sangat dibutuhkan segera bekerja efektif oleh masyarakat karena banyak permohonan informasi masyarakat tidak mendapatkan tindaklanjut memadai dari pemerintah. Tolong dilihat lagi, apa cukup anggaran Rp. 500 juta untuk 10 kab/kota itu, sampai ke tingkat kecamatan pula, ” kata Ramli.

Mataram, 18 September 2012

R A M L I

Koordinator Investigasi  FITRA NTB

Buat situs web atau blog di WordPress.com

Atas ↑